PERUSAHAAN PENYERAP TENAGA KERJA LOKAL DALAM JUMLAH BANYAK AKAN PEROLEH INSENTIF

23 Feb 2011

Jakarta, 22 Februari 2011 (BusinessNews)

Pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan besar yang menyediakan dan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah banyak, sehingga ikut membantu program pengurangan kemiskinan. "Perlu insentif khusus bagi perusahaan besar yang menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang besar. Jangan sama ratakan dengan yang lain seolah itu sama," demikian dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menutup rapat pematangan rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Istana Bogor, Bogor (22/2).

Semakin banyak tenaga kerja yang diserap, lanjut Presiden, maka masyarakat mendapatkan sumber penghasilan. Seiring dengan penghasilan yang diterima, artinya masyarakat juga semakin mampu memperbaiki ekonomi keluarga dan sekitarnya, sehingga dengan demikian kemiskinan ikut berkurang.

Lebih lanjut Presiden mengatakan, penanggulangan pengangguran tidak semata berupa pemberian insentif kepada perusahaan besar, tetapi adanya kewajiban dari jajaran pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja baru dengan menggerakan ekonomi daerah, yakni dengan melakukan optimalisasiekonomi daerah sesuai koridor dan kluster pembangunan, serta mendorong munculnya wirausaha baru dengan memperluas jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penambahan nilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. "Semakin banyak wirausaha, maka makin banyak lapangan kerja dan tenaga kerja yang diserap," ujarnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa menjelaskan, ada banyak pertimbangan sebelum sebuah perusahaan besar mendapatkan insentif, yaitu tidak semata berpatokan pada jumlah tenaga kerja yang diserap, namun juga dampak keberadaan perusahaan itu terhadap ekonomi lokal. "Misalnya ada investor mau bikin pabrik sepatu di Cakung dengan tenaga kerja dua ribu orang lalu minta tax holiday, ya nggakb\sz, sebab di sana sudah banyak pabrik. Lain soal bila ada investor mau buka agroindustri di Papua yang menyerap 200 tenaga kerja dan sudah puluhan putra daerah yang di didiknya, itu bisa (mendapat insentif-red)," jelasnya.

Program penuntasan penanggulangan pengangguran merupakan satu dari tiga program prioritas yang diputuskan dalam rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 2025. Dua program prioritas lain adalah meningkatkan surplus beras dan penuntasan kemacetan lalu lintas Jakarta. (Pt)

Ringkasan Artikel Ini

"Perlu insentif khusus bagi perusahaan besar yang menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang besar. Lebih lanjut Presiden mengatakan, penanggulangan pengangguran tidak semata berupa pemberian insentif kepada perusahaan besar, tetapi adanya kewajiban dari jajaran pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja baru dengan menggerakan ekonomi daerah, yakni dengan melakukan optimalisasiekonomi daerah sesuai koridor dan kluster pembangunan, serta mendorong munculnya wirausaha baru dengan memperluas jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penambahan nilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Lain soal bila ada investor mau buka agroindustri di Papua yang menyerap 200 tenaga kerja dan sudah puluhan putra daerah yang di didiknya, itu bisa (mendapat insentif-red)," jelasnya.